kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan di indonesia
Pendidikan Tak Merata, Kualitas Masyarakat Tertinggal
JAKARTA, KOMPAS.com Pendidikan merupakan sarana utama pembentukan generasi penerus bangsa. Semakin maju kualitas pendidikan, maka semakin maju pula negara tersebut. Guna meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Tidak meratanya pendidikan juga mengakibatkan kualitas masyarakat Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan faktor untuk menggerakkan perekonomian suatu bangsa.
Berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Education For All Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia, dari 127 negara, Education Development Index (EDI) Indonesia berada pada posisi ke-69. Indonesia kalah dibandingkan Malaysia (65) dan Brunei (34).
Selain itu, akses pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian, lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54 persen guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19 persen bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki.
"Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dibutuhkan di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil dan tidak hanya di Jawa tetapi diluar Jawa. Apabila perbaikan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, maka tidak hanya kuantitas yang besar melainkan kualitas kesejahteraan masyarakat pun lebih baik sehingga mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia yang lebih baik," ujar Shafiq Pontoh, Head of Brand & Business Development SalingSilang dan Praktisi Social Media Campaign, salah satu pendukung Gerakan Indonesia Berkibar yang juga menjadi pembicara pada acara talkshow Guruku Pahlawanku, Lentera Abad 21 di Makassar, Kamis (13/9/2012).
Sebagai salah satu wujud dari kepedulian terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, Putera Sampoerna Foundation mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung dalam Gerakan Indonesia Berkibar. Gerakan ini merupakan sebuah gerakan nasional yang mengajak peran serta korporasi baik swasta maupun BUMN, media, dan komunitas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia, dimulai di daerah dimana institusi tersebut beroperasi sehingga kualitas pendidikan yang baik dapat merata di seluruh negeri.
Gerakan Indonesia Berkibar adalah wadah kerjasama yang mengusung kerjasama pemerintah-swasta atau lebih dikenal dengan Public Private Partnership yaitu bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk bersama-sama memperbaiki pendidikanserta untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memilki daya saing tinggi dan mampu menjawab tantangan global.
Melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Gerakan Indonesia Berkibar, maka kapasitas dan sumber daya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah, dapat dicapai. Mekanisme kerjasama dibangun dalam bentuk program pelatihan dan pendampingan untuk sekolah-sekolah yang didukung tenaga ahli, serta pendekatan berdasarkan hasil penelitian.
Akui Pendidikan Belum Merata, Bibit Ingin Standarisasi
Bibit-SiswaGUBERNUR Jawa Tengah Bibit Waluyo mengakui kualitas pendidikan di Jawa Tengah belum merata. Oleh karena itu, ia ingin membuat standarisasi. Standarisasi tidak hanya pada kualitas pembelajaran, tapi juga fasilitas pendukung dan sumber daya manusia.
“Saya sudah perintahkan hal itu pada Kepala Dinas Pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP dan SMA sederajad dibuat standarnya. Dibuat target nanti jadinya berapa tahun. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai ada perbedaan kualitas sekolah di kota dan pedalaman. Jadi, anak didik punya kualitas yang sama baiknya,” tutur Bibit seusai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMA Sultan Agung Semarang, Kamis (18/4).
Berdasarkan laporan dan pantauan secara keseluruhan pelaksanaan UN di Jateng berjalan baik. Hanya saja diakuinya terdapat sejumlah siswa yang berhalangan hadir karena sakit dan akan ikut ujian susulan. Hal itu wajar terjadi baik di Jateng atau wilayah lain.
Termasuk banjir Demak yang mengganggu pelaksanaan UN. “Tidak ada kendala. Tidak ada keterlambatan (naskah). Prinsip pelaksanaan UN berjalan baik,” katanya.
Pendidikan Belum Merata - Guru Harus Siap Mengabdi di Desa
Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia terus mendapat sorotan dan menjadi perhatian khusus. Kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan itu ternyata beralasan. Pasalnya, pemerataan pendidikan di Indonesia belum terlaksana dengan baik, apalagi guru-guru di kota masih jauh lebih banyak jumlahnya daripada di pedesaan.
Keengganan mengajar di desa ini yang membuat pendidikan desa dan kota terus mengalami margin yang besar. Padahal sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945, pendidikan harus merata dan tidak ada perbedaan antara kota dengan desa.
"Kenyataannya pemerataan pendidikan itu belum terlaksana dengan baik, masih terjadi kesenjangan akibat guru-guru hanya mau mengajar di kota tidak mau di desa. Kondisi ini menciptakan pendidikan kita masih memprihatinkan," kata Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar, kemarin di sela-sela seminar pendidikan di kampus Unimed.
Padahal pemerintah mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta pusat terus memperhatikan guru, seperti tunjangan sertifikasi dan insentif, meski masih ada sebagian guru yang belum mendapatkannya.
Menurut Brilian, komitmen mengajar itu harus berlandaskan dari Dinas Pendidikan. Jangan guru itu nantinya tidak mau ke desa, akibatnya peningkatan kualiatas pendidikan menjadi tidak merata. "Guru harus siap ditempatkan untuk mengajar di desa terpecil sekalipun, demi tewujudnya pemerataan pendidikan. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan insentif mereka," tegas Brilian.
JAKARTA, KOMPAS.com Pendidikan merupakan sarana utama pembentukan generasi penerus bangsa. Semakin maju kualitas pendidikan, maka semakin maju pula negara tersebut. Guna meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Tidak meratanya pendidikan juga mengakibatkan kualitas masyarakat Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan faktor untuk menggerakkan perekonomian suatu bangsa.
Berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Education For All Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia, dari 127 negara, Education Development Index (EDI) Indonesia berada pada posisi ke-69. Indonesia kalah dibandingkan Malaysia (65) dan Brunei (34).
Selain itu, akses pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian, lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54 persen guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19 persen bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki.
"Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dibutuhkan di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil dan tidak hanya di Jawa tetapi diluar Jawa. Apabila perbaikan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, maka tidak hanya kuantitas yang besar melainkan kualitas kesejahteraan masyarakat pun lebih baik sehingga mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia yang lebih baik," ujar Shafiq Pontoh, Head of Brand & Business Development SalingSilang dan Praktisi Social Media Campaign, salah satu pendukung Gerakan Indonesia Berkibar yang juga menjadi pembicara pada acara talkshow Guruku Pahlawanku, Lentera Abad 21 di Makassar, Kamis (13/9/2012).
Sebagai salah satu wujud dari kepedulian terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, Putera Sampoerna Foundation mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung dalam Gerakan Indonesia Berkibar. Gerakan ini merupakan sebuah gerakan nasional yang mengajak peran serta korporasi baik swasta maupun BUMN, media, dan komunitas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia, dimulai di daerah dimana institusi tersebut beroperasi sehingga kualitas pendidikan yang baik dapat merata di seluruh negeri.
Gerakan Indonesia Berkibar adalah wadah kerjasama yang mengusung kerjasama pemerintah-swasta atau lebih dikenal dengan Public Private Partnership yaitu bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk bersama-sama memperbaiki pendidikanserta untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memilki daya saing tinggi dan mampu menjawab tantangan global.
Melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Gerakan Indonesia Berkibar, maka kapasitas dan sumber daya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah, dapat dicapai. Mekanisme kerjasama dibangun dalam bentuk program pelatihan dan pendampingan untuk sekolah-sekolah yang didukung tenaga ahli, serta pendekatan berdasarkan hasil penelitian.
Akui Pendidikan Belum Merata, Bibit Ingin Standarisasi
Bibit-SiswaGUBERNUR Jawa Tengah Bibit Waluyo mengakui kualitas pendidikan di Jawa Tengah belum merata. Oleh karena itu, ia ingin membuat standarisasi. Standarisasi tidak hanya pada kualitas pembelajaran, tapi juga fasilitas pendukung dan sumber daya manusia.
“Saya sudah perintahkan hal itu pada Kepala Dinas Pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP dan SMA sederajad dibuat standarnya. Dibuat target nanti jadinya berapa tahun. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai ada perbedaan kualitas sekolah di kota dan pedalaman. Jadi, anak didik punya kualitas yang sama baiknya,” tutur Bibit seusai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMA Sultan Agung Semarang, Kamis (18/4).
Berdasarkan laporan dan pantauan secara keseluruhan pelaksanaan UN di Jateng berjalan baik. Hanya saja diakuinya terdapat sejumlah siswa yang berhalangan hadir karena sakit dan akan ikut ujian susulan. Hal itu wajar terjadi baik di Jateng atau wilayah lain.
Termasuk banjir Demak yang mengganggu pelaksanaan UN. “Tidak ada kendala. Tidak ada keterlambatan (naskah). Prinsip pelaksanaan UN berjalan baik,” katanya.
Pendidikan Belum Merata - Guru Harus Siap Mengabdi di Desa
Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia terus mendapat sorotan dan menjadi perhatian khusus. Kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan itu ternyata beralasan. Pasalnya, pemerataan pendidikan di Indonesia belum terlaksana dengan baik, apalagi guru-guru di kota masih jauh lebih banyak jumlahnya daripada di pedesaan.
Keengganan mengajar di desa ini yang membuat pendidikan desa dan kota terus mengalami margin yang besar. Padahal sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945, pendidikan harus merata dan tidak ada perbedaan antara kota dengan desa.
"Kenyataannya pemerataan pendidikan itu belum terlaksana dengan baik, masih terjadi kesenjangan akibat guru-guru hanya mau mengajar di kota tidak mau di desa. Kondisi ini menciptakan pendidikan kita masih memprihatinkan," kata Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar, kemarin di sela-sela seminar pendidikan di kampus Unimed.
Padahal pemerintah mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta pusat terus memperhatikan guru, seperti tunjangan sertifikasi dan insentif, meski masih ada sebagian guru yang belum mendapatkannya.
Menurut Brilian, komitmen mengajar itu harus berlandaskan dari Dinas Pendidikan. Jangan guru itu nantinya tidak mau ke desa, akibatnya peningkatan kualiatas pendidikan menjadi tidak merata. "Guru harus siap ditempatkan untuk mengajar di desa terpecil sekalipun, demi tewujudnya pemerataan pendidikan. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan insentif mereka," tegas Brilian.
Kesimpulan
Pendidikan di Indonesia memang masih kurang merata. Banyak daerah di Indonesia yang masih belum mendapat pendidikan yang memadai. Selain itu masyarakat Indonesia yang kurang mampu juga belum bisa mendapat pendidikan dengan mudah. Pendidikan hanya dirasakan oleh masyarakat yang mampu dan berada di kota-kota besar. Ini tentu saja bertentangan dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.
Memang sejak tahun 1984 pemeritah telah melakukan upaya-upaya agar pendidikan di Indonesia bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan sejak tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun. Selain itu pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya yang lain agar pendidikan di Indonesia bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Upaya-upaya itu seperti :
1. Pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama (SMP) tidak dipungut biaya.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah dengan subsidi dari APBN.
3. Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah.
4. Membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhanya.
5. Memberikan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu.
6. Untuk di Perguruan Tinggi harus meningkatkan kapasitas tampung, terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, serta meningkatkan kualitas kehidupan.
7. Mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta.
8. Menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk mendukung pembangunan daerah serta memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi.
9. Menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya.
Meskipun pemerintah telah berupaya keras agar pendidikan bisa merata dirasakan oleh semua penduduk Indonesia tapi upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah ternyata masih belum berhasil secara maksimal. Masih banyak kendala-kendala yang menyebabkan upaya-upaya pemerintah masih belum maksimal. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat harus ikut membantu pemerintah misalnya seperti mengawasi penyaluran dana yang diberikan pemerintah ke daerah-daerah, menjaga dan merawat bangunan-bangunan sekolah agar dapat bertahan lama.
Saran-Saran
Pemeritah perlu meningkatkan lagi upaya-upaya pemerataan pendidikan yang masih belum maksimal dan terus mengembangkan upaya-upaya yang telah berhasil. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam mengawasi pendanaan dari pemerintah dan menjaga fasilitas yang sudah ada agar bisa dipakai lebih lama.
Posting Komentar untuk "kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan di indonesia"